SiNovik 2015 - Aplikasi Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi Pelayanan Publik Bisa Dipatenkan

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Mirawati Sudjono mengatakan, dalam kompetisi itu tim penilai tidak mengidentifikasi apakah daerah itu memiliki aset apa ataupun siapa pejabatnya. Yang dinilai adalah karya apa yang diberikan oleh setiap daerah untuk dinilai. “Ke depan, daerah yang berinovasi akan kami monitor terus. Kalau perlu inovasinya juga harus dipatenkan, tapi jangan minta bayaran pada daerah yang mereplikasi. Cukup ijin saja,” ungkap Mirawati Sudjono dalam Focus Group Discu


Top 33 Siap Bertarung di UNPSA 2015

JAKARTA - Top 33 inovasi pelayanan publik siap bertarung di ajang kompetisi internasional United Nation Public Service Award (UNPSA) tahun 2015. Ke-33 inovator pelayanan publik tersebut terus mempersiapkan diri, terutama dalam penyusunan rancangan proposal setelah belajar dari pengalaman tahun lalu. Selain itu, finalis UNPSA tahun 2014 juga dipersiapkan untuk maju lagi ke ajang kompetisi internasional itu.


Top 33 Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia

Jakarta - Tim Panel Independen dengan ini mengumumkan Top 33 Inovasi Pelayanan Publik dari hasil presentasi dan wawancara yang telah dilakukan para Inovator dari Top 99 oleh Tim Panel Independen. Selanjutnya Tim Panel akan melakukan uji kehandalan sistem dan/atau lapangan untuk menentukan Top 9 tanpa ada kewajiban untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada Penanggung Jawab Inovasi.


Provinsi Bali Ikut Coaching Clinic Sinovik

JAKARTA – Sistem informasi inovasi pelayanan publik (Sinovik) yang baru diluncurkan oleh Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo tanggal 9 Januari 2014 lalu, mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah. Hal ini terbukti dengan hadirnya para Kepala Biro/Kepala Bagian Organisasi dari kabupaten/kota se Provinsi Bali untuk mengikuti coaching clinic di Kementerian PANRB, Senin (20/01).


Wamen PANRB : ‘Niteni, Nirokke dan Nemokke’

JAKARTA – Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo mengatakan, kunci inovasi dalam pelayanan publik hanya tiga yaitu niteni (memperhatikan), nirokke (meniru) dan nemokke (menemukan). Sedangkan ukuran yang paling mudah untuk melihat meningkatanya reformasi birokrasi adalah dari peningkatan kualitas pelayanan publik dan berkurangnya KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).





Hak Cipta © 2014. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia
ID | ENG